Kecamatan Abung Tengah Jadi Kawasan Holtikultura

Kantor Dinas Pertanian Lampung Utara yang mencanangkan Kecamatan Abung Tengah sebagai kawasan Hortikultura. (Foto:Lampost/Yudhi Hardianto)

KOTABUMI --Kecamatan Abung Tengah ditetapkan sebagai kawasan holtikultura di Kabupaten Lampung Utara, khususnya pengembangan aneka tanaman buah-buahan tahun 2017.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas (Kadis) Pertanian (Distan) Kabupaten Lampung Utara, Sofyan di ruang kerjanya, Rabu (25/10/2017). Menurutnya, pencanangan kawasan holtikultura di Kecamatan Abung Tengah tahun ini bertujuan untuk mendorong sebagai daerah agrowisata.

"Pengembangan kawasan holtikultura ke depan, wilayah itu akan dijadikan daerah agrowisata kabupaten" ujarnya.

Upaya awal yang dilakukan dalam pengembangan kawasan ini, Distan Lampung Utara akan menyalurkan bantuan dari APBN dari Kementerian Pertanian (Kementan) Tahun Anggaran (TA) 2017 dalam bentuk bibit buah jambu kristal sebanyak 900 batang yang akan disebar di tiga desa wilayah kecamatan setempat. Yakni; Gununggijul, Subik dan Pekurun Barat.

"Penanaman bibit buah jambu kristal akan dilakukan di halaman rumah warga di tiga desa," kata Sofyan.

Selain bibit jambu kristal, melalui sumber dana yang sama, kawasan itu juga mendapat bantuan bibit cabai untuk penanaman di areal lahan seluas 5 hektare dan bantuan bibit 100  batang nangka mini melalui dana APBD Lampung Utara TA 2017.

Sumber :https://goo.gl/X7qL2Y

Read More

Sambut Hari Rempah Internasional, 800 Ha Tanaman Rempah Lampung Direhab

Rempah-rempah asal Indonesia. liputan6.com

BANDAR LAMPUNG - Setelah menjadi tuan rumah Hari Kopi Internasional pada 1 Oktober 2017, Provinsi Lampung kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Hari Rempah Internasional 2018. Lampung ditunjuk oleh Dewan Rempah Nasional karena mempunyai rempah terbaik di dunia, yakni lada hitam (Lampung black papper).

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusulkan kepada pusat melalui Kementerian Pertanian untuk merehabilitasi 600 hektare (ha) tanaman lada hitam dan meremajakan 200 ha tanaman pala. "Di pasar rempah internasional, selain lada hitam, Lampung kini juga dikenal sebagai penghasil pala. Bahkan, di Jepang pala Lampung lebih disukai karena memiliki kandungan minyak asirinya paling tinggi," kata Gubernur Ridho, Selasa (24/10/2017).

Sejak berabad lalu, ucap dia, Lampung termasuk jalur rempah Nusantara dan pernah berjaya sebagai pusat rempah, terutama lada. Rehab dan peremajaan tersebut untuk mendukung rencana pemerintah mewujudkan kembali kejayaan rempah-rempah Indonesia di dunia internasional. "Alhamdulillah, mulai November ini kita akan rehab 800 ha tanaman lada dan pala," kata Gubernur Ridho.
Rehab tanaman lada tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Lampung Utara, Way Kanan, dan Lampung Timur masing-masing 200 ha, sedangkan tanaman pala difokuskan di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, intensifikasi tanaman lada seluas 100 ha di Lampung Utara, 100 ha di Way Kanan, dan 150 ha di Lampung Timur.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Lampung Dessy Desmaniar Romas mengatakan rehabilitasi tanaman lada hitam merupakan yang terbesar. Luas tanaman lada di Lampung pada 2016 mencapai 46.054 ha dengan produksi 14.854 ton per tahun dan melibatkan 63.675 kepala keluarga petani. "Setiap petani mendapat rehabilitasi tanaman lada maksimal 2 hektare, namun rata-rata 1 ha," ujarnya.

Pengakuan dunia atas pala Lampung, lanjut Dessy, dibuktikan dengan makin tingginya permintaan. Pembibitan tanaman pala kini dapat dilakukan di Lampung Selatan, sehingga perluasan dan peremajaan cepat dilakukan. "Permintaan pala sangat tinggi, namun produksinya belum banyak. Pala yang diproduksi di Lampung lebih disukai untuk bahan kosmetik karena tinggi kandungan asirinya," kata dia.

Terkait Hari Rempah Internasional, tambah Dessy, Pemerintah Provinsi Lampung berencana terus meningkatkan luasan peremajaan dan rehabilitasi. Untuk lada, pada 2018 diusulkan rehabilitasi seluas 1.000 ha dan pala 200 ha. Sejumlah acara bakal digelar dalam menyambut momen tersebut, seperti kampanye minum susu lada gratis. "Kami akan sosialisasikan susu dicampur lada juga nikmat diminum," ujarnya.

Sumber : https://goo.gl/h5F2aL

Read More

Asyik Nyabu, Oknum PNS Pemkab Lampura Diciduk Polisi

Foto. (Dok. Polres Lampung Utara)

KOTABUMI - Seperti sia-sia saja apa yang dilakukan aparat dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Utara demi mencegah peredaran narkoba di wilayahnya. Lagi-lagi oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Lampung Utara kedapatan mengkonsumsi sabu di kediamannya, setelah pada waktu yang sama ditandatanganinya fakta integritas zona bebas barang haram itu di kabupaten setempat.

Kapolres Lampung Utara, AKBP Eka Mulyana mengatakan pelaku berinisial RS (53) ditangkap petugas di Jalan Punai Indah, Gang Almisbah No. 131, Kelurahan Tanjungharapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Senin (22/10) pukul 22.00. Dalam penggerebekan itu, turut diamankan satu paket sabu, beserta alat hisapnya yang masih ada sisa beserta korek api.

"Diduga oknum ini kesehariannya bekerja sebagai pegawai di salah satu dinas setempat, juga turut diamankan salah seorang temannya. Saat ini mereka sedang kami interigrasi dan didalami perkaranya, " katanya kepada Lampost.co, Selasa (24/10/2017) pagi.

Menurutnya, penggerebekan itu dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat karena resah tempat itu dijadikan sarana untuk menghisap sabu-sabu. Sehingga pihaknya menurunkan tim untuk melihat kondisi yang ada, dan benar ditemukan ada dua orang sedang pesta barang haram itu.

"Saat penggerebekan itulah kita tahu ada salah seorang pemakai merupakan PNS. Kasus ini sedang kita dalami, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diberikan pasal pada mereka. Untuk memberikan efek jera terhadap penyalahgunaan barang haram itu," terangnya.

Sumber : https://goo.gl/FJHYYJ

Read More

Tumbuhkan Minat Baca, Pemkab Way Kanan Gelar Seminar Gerakan WAKARCA

Foto. (Candra Putra Wijaya)

WAY KANAN - Pemerintah kabupaten Way Kanan menggelar seminar gerakan Way Kanan Gemar Membaca (WAKARCA) untuk menumbuhkan budaya minat baca masyarakat dan pelajar di Gedung Serba Guna, Selasa (24/10/2017).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Way Kanan Yuliawati, mengatakan seminar gerakan ini untuk menggalakan budaya minat baca masyarakat dan pelajar. Serta mewujudkan sumberdaya manusia agar menumbuhkan minat baca masyarakat dan pelajar yang ada di Kabupaten Way Kanan.

"Mudah-mudahan ilmu yang didapat pada hari ini menjadikan pelajar dan masyarakat semakin giat dalam membaca sehingga ilmu pengetahuan dapat lebih meningkat," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Nora Eliza, mengharapkan gerakan ini tidak hanya sekedar seremonial belaka, melainkan benar-benar untuk menumbuhkan minat baca masyarakat dan pelajar di wilayah Provinsi Lampung.

"Untuk perpustakaan desa mari ajak seluruh ibu-ibu PKK di desa untuk agar masyarakat yang ada didesa dapat menumbuhkan minat baca sejak dini," ungkapnya.

Dengan terealisasinya masyarakat sejak dini sudah gemar untuk membaca maka kelak mudah-mudahan generasi penerus yang ada di Provinsi Lampung Khususnya di Kabupaten Way Kanan dapat menjadikan generasi yang lebih baik dari sebelumnya, ungkapnya.

Sementara sambutan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, yang disampaikan Sekretaris Daerah Saipul, menyampaikan dengan terbentuknya minat baca sejak dini maka ilmu pengetahuan masyarakat dapat lebih berkembang.

"Mari kita galakkan budaya membaca di Kabupaten Way Kanan agar kelak generasi penerus kita menjadi lebih baik kedepannya", katanya.

Sumber : https://goo.gl/TSpp5r

Read More

Kasatlantas Lambar Pantau Pembangunan Jembatan Bailey dan Lalu Lintas di Jalinbar

Pembangunan jembatan bailey terus dipercepat untuk memuka akses transpotasi di Jalinbar Pekon Mandirisejati, Pesisir Barat, Selasa (24/10/2017). (Foto:Lampost/Yon Fisoma)

KRUI -Pembangunan jembatan bailey (darurat) di Jalinbar Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan, Pesisir Barat, terus dikerjakan dan hampir rampung.

Pantauan Lampost.co di lokasi pembangunan, Selasa (24/10/2017)sore, motor dan mobil yang melintas di lokasi itu masih melewati jalan darurat yang di bangun diatas timbunan pasir pantai setempat.

Meski jalan salah satu jalur jembatan bailey sudah selesai dilakukan pengerasan untuk  keluar masuk jembatan, namun pada jalur lain masih dalam proses pengerjaan.

Kasatlantas Polres Lampung Barat dan Pesisir Barat, AKP Agustinus,  mengatakan pihaknya melakukan pengamanan jalur lalu lintas di lokasi itu untuk memastikan arus kendaraan yang melintas serta proses penanganan dan perbaikan jalur di lokasi berjalan lancar.

"Kami mengimbau kepada pengendara yang melintas berhati-hati, sebab jalan yang digunakan sekarang kondisi masih darurat, meski sudah  dapat dilewati. Tetapi untuk truk bermuatan memang belum diizinkan lewat jalur ini," kata Agustinus.

Setiap hari pihaknya juga terus menyampaikan progres perbaikan dan himbauan kepada masyarakat pengguna jalan tentang kondisi penanganan Jalinbar di lokasi tersebut  setiap waktu melalui siaran radio Suara praja, milik pemerintah kabupaten Lampung Barat.

Sumber : https://goo.gl/rg8tNj

Read More

98% Posyandu di Lampung Utara Belum Punya Gedung

Ilustrasi gedung posyandu. www.dakta.com

KOTABUMI - Sekitar 98% posyandu di Kabupaten Lampung Utara belum memiliki fasilitas gedung khusus guna melakukan pelayanan bagi bayi maupun balita dan ibu hamil. Sejauh ini, pelayanan kader posyandu masih menumpang di rumah warga maupun balai desa.

Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dinas Kesehatan (Dinkes) Lampung Utara Daning Pujiarti, di ruang kerjanya, Selasa (24/10), mengatakan dari 632 unit posyandu tersebar di 247 desa/kelurahan di 23 kecamatan se-Lampura.

Hanya sekitar 30 unit posyandu memiliki gedung sendiri beserta fasilitasnya, baik alat timbang maupun mebel. Sisanya 602 unit posyandu belum memiliki gedung sendiri sehingga alat timbang bagi bayi maupun balita beserta mebelnya mesti di pindah-pindah ke rumah warga maupun di balai desa setempat.

"Dari 632 unit posyandu, hanya ada 30 unit posyandu atau sekitar 2% yang memiliki fasilitas gedung sendiri yang merupakan bangunan eks proyek PNPM dan 602 unit sisanya masing menumpang di rumah warga dan gedung balai desa," ujarnya.

Dengan seringnya sarana dan pra sarana alat posyandu mesti dipindah-pindah atau tidak tetap pada tempatnya, menyebabkan alat itu rentan rusak dan hal ini berdampak pada pelayanan seperti kurang akuratnya penimbangan bobot bayi.

Karena itu, menurutnya, pemenuhan keberadaan kantor posyandu di Lampura menjadi persoalan penting yang harus direalisasikan. "Dengan seringnya berpindah lokasi, fasilitas posyandu seperti alat timbang dan mebel rentan rusak," kata Daning.

Dia mengaku jika posyandu memiliki unit gedung sendiri, kesadaran masyarakat aktif berkunjung posyandu sebagai pusat layanan kesehatan ibu dan anak, layanan keluarga berencana, imunisasi, maupun peningkatan gizi keluarga sangat dibutuhkan.

"Posyandu merupakan ujung tombak layanan kesehatan bagi masyarakat, karena itu memiliki unit gedung tersendiri dan kesadaran serta partisipasi warganya sangat diharapkan," kata Daning menambahkan.

Sumber : https://goo.gl/6Qj1pE

Read More

Oknum Polisi Diduga Larikan Barang Bukti Pembalakan Liar

Ilustrais pembalakan liar. Dok. Lampost.co

PESAWARAN - Oknum polisi di Polres Pesawaran diduga melarikan barang bukti hasil pembalakan liar berupa kayu sonokeling milik sejumlah tersangka yang diringkus beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan kuasa hukum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Molokh Lestari sekaligus Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Alian Setiadi. "Berdasarkan laporan dari gabungan kelompok tani, bahwa barang bukti beberapa kayu sonokeling diamankan dan dibawa ke Bandar Lampung oleh oknum Polres Pesawaran," kata Alian Setiadi, Selasa (24/10/2017).

Dia menjelaskan barang bukti dengan alasan apa pun tidak boleh diambil atau untuk dimiliki. Sebab, kasusnya masih dalam proses penyelidikan dan masih dikembangkan. Perkara itu juga bisa menjadi masalah hukum baru apabila barang bukti diperjualbelikan oknum.

"Ini persoalan serius, semua oknum yang terlibat harus diusut tuntas, apalagi ada upaya mengamankan barang bukti untuk dimiliki. Ini harus diproses. Selanjutnya kami akan melapor ke Polda Lampung," ujarnya.

Kapolres Pesawaran AKBP M Syarhan membantah adanya barang bukti dikeluarkan dan dibawa ke wilayah Bandar Lampung.

"Tidak ada itu, ngarang saja, siapa yang memerintahkan untuk dibawa ke sana, Bandar Lampung, enggak ada itu. Saya tidak pernah memerintahkan apa-apa, barang bukti ya tetap barang bukti," ujarnya melalui sambungan ponsel.

Wakapolres Pesawaran Kompol Yustam Dwi Heno, saat dikonfirmasi, mengatakan tidak mengetahui adanya permasalahan barang bukti dibawa ke wilayah Bandar Lampung. "Saya tidak tahu masalah itu, terima kasih atas informasinya," kata Yustam Dwi Heno saat ditemui di ruangan kerjanya, Selasa (24/10/2017).

Kanit Tipiter Polres Pesawaran Ipda Sunaryo mengatakan telah berkoordinasi dengan ketua gabungan kelompok tani terkait adanya informasi itu. "Saya sudah berkoordinasi dengan ketua kelompok tani, saya belum pulang masih di Pulau Legundi, nanti saya akan cek terkait informasi itu, terutama barang bukti kayu sonokeling yang sudah diamankan di Polres," ujarnya.

 Sumber : https://goo.gl/jn6CCK

Read More

BPPRD Lampung Selatan Verifikasi Ulang Lahan Wajib Pajak

Ilustrasi pajak. Dok. Lampost.co

KALIANDA - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan masih melakukan verifikasi ulang lahan wajib pajak golongan I, IV, dan V. Ini dilakukan agar pendapatan asli daerah (PAD) meningkat dari sektor pajak bumi dan bangunan (PBB).

Kepala Bidang PBB P2 dan BPHTB BPPRD Lampung Selatan Edy Novian, mendampingi Kepala BPPRD Lamsel Burhanudin, mengungkapkan proses pendataan ulang tersebut ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/10/2017).

Menurut dia, pemetaan pajak golongan I meliputi perumahan yang ada di daerah pedesaan dan perkotaan dengan nilai PBB-nya sebesar Rp45 ribu/bidang. Lalu, golongan IV meliputi lahan perkebunan dan pertanian dengan nilai PBB-nya di bawah Rp2 juta. Sementara untuk nilai PBB-nya di atas Rp2 juta, antara lain lahan milik perusahaan dan industri.

"Alhamdulillah, kini sudah 28 unit perusahaan kami lakukan pendataan ulang dari 800-an perusahaan. Jadi, masih sangat banyak sekali wajib pajak yang belum kami ukur ulang lahannya. Sebab, dalam melaksanakan verifikasi ulang dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan untuk saat ini verifikasi ulang lahan wajib pajak baru dilakukan di wilayah lima kecamatan, antara lain Kecamatan Katibung, Tanjungbintang, Natar, Sidomulyo, dan Ketapang. "Ya, pada tahap awal ini lima kecamatan lebih dahulu dan nanti akan dilakukan pada semua kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan ini," kata dia.

Ketika ditanya soal apakah sudah dilakukan pengembalian sebesar 10% ke tiap desa di Kabupaten Lampung Selatan dari hasil pungutan PBB dan retribusi lainnya, baik Edy Novian maupun Burhanudin tidak dapat memberikan keterangan.

Pasalnya, peraturan mengenai tersebut diketahui dengan jelas oleh BPPRD Lamsel. "Kami belum tahu, jika ada pengembalian sebesar 10% untuk tiap desa dari hasil pengumpulan PBB dan retribusi lainnya yang diperoleh dari perdesaan," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Lasel Intji Indriati menyatakan surat keputusan (SK) dari BPPRD Lamsel sudah dibuat dan mendapatkan persetujuan dari bupati setempat. Sebab itu, 10% untuk desa dari hasil pengumpulan PBB dan retribusi lainnya akan digelontorkan ke rekening tiap desa.

"Saya sudah minta dengan BPPRD Lampung Selatan SK-nya. Tapi, hingga kini belum ada," kata Intji ketika ditemui di lingkup kantor bupati Lamsel.

Sumber : https://goo.gl/JmyBeJ

Read More