Pilgub bakal Diikuti 99.247 Pemilih Pemula

Kandidat yang memiliki pendekatan sosial media yang komprehensif berpeluang untuk mendapatkan suara pemilih pemula.

BERDASARKAN data pilkada terakhir, Komisi Pemilihan Umum Lampung mencatat terdapat 99.247 pemilih pemula yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Lampung. Jumlah itu terdiri dari pemilih pemula perempuan sebanyak 48.924 orang dan pemilih laki-laki 50.323 jiwa. Jumlah itu tentu cukup mendongkrak suara pasangan calon yang akan menjadi peserta Pilgub pada 27 Juni 2018.

Untuk menarik simpati para pemilih pemula itu, menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Lampung, Toni Wijaya, tentu memiliki strategi. Ia menerangkan pemilih milenial sekarang yaitu generasi Z, merupakan generasi yang melek akan teknologi dan hidup dalam teknologi informasi.

"Pemilih pemula tidak terlalu terpengaruh ideologi atau isu politik. Bagi mereka yang lebih penting adalah citra dan popularitas," kata Toni, Senin (14/8).

Oleh karena itu, calon-calon yang memiliki pendekatan sosial media yang komprehensif berpeluang untuk mendapatkan suara pemilih pemula tersebut. Namun, ia juga mengatakan bahwa kampanye konvensional masih efektif.

"Akan lebih besar magnetnya jika kuat di media sosial. Sebab, pemilih pemula selalu terkena terpaan informasi. Oleh sebab itu, calon yang pesannya kuat di medsos akan mengendap di memori pemilih pemula/remaja," kata akademisi FISIP Unila itu.

Ia menjelaskan strategi pencitraan dengan merangkul komunitas-komunitas pemuda juga cukup efektif. Namun, haruslah komunitas yang eksis dan mempunyai aktivitas dengan massa yang besar atau tidak. "Jika komunitas pemuda itu hanya deklarasi lalu melempem tidak ada guna," ujarnya.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, komisioner KPU Lampung, Solihin, mengatakan pihaknya akan terus membuat terobosan agar sosialisasi dapat menyentuh di setiap tingkatan. "Pilgub Lampung ini pesta demokrasi milik masyarakat Lampung," kata Coing, sapaan koordinator Divisi Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat itu.

Untuk memperbaiki data pemilih, kata dia, KPU akan melibatkan semua pihak agar terlibat aktif dalam membantu dan memonitor pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. "Semoga dengan masyarakat terdaftar dalam data pemilih, mereka bisa memilih. KPU menarget tingkat partisipasi 77,5% bisa tercapai," ujarnya.

Menurut dia, KPU Lampung juga menggelar kursus-kursus kepemiluan untuk pengembangan komunitas peduli pemilu dan gerakan masyarakat sadar demokrasi. Melalui agen demokrasi dan komunitas yang telah dibentuk diharapkan bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan terdekat, baik teman, sahabat, keluarga, maupun organisasinya. "Harapannya mereka bisa membantu meningkatkan partisipasi pemilih."

sumber : www.lampost.co
penulis : TRIYADI ISWORO

Read More

Truk Batu Bara Tetap Dilarang

Pengusaha harus mengantongi surat izin rekomendasi penggunaan jalan negara dari Balai Besar Pekerjaan Umum Regional V di Palembang, Sumsel.

SEBELUM para pengusaha angkutan batu bara mengantongi surat izin rekomendasi penggunaan jalan negara, tidak boleh satu pun kendaraan pengangkut batu bara melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

Hal itu tertuang dalam hasil kesepakatan bersama pada rapat koordinasi (rakor) di Aula Adhi Pradana, Mapolres Way Kanan, Senin (14/8). Rakor yang bertujuan mencari solusi itu dihelat pihak Polres dengan diikuti Pemerintah Kabupaten (Pemkab), DPRD, perwakilan pihak pengusaha batu bara, dan beberapa perwakilan masyarakat.

Kapolres Way Kanan AKBP Budi Asrul Kurniawan menuturkan sebelum terjadi kesepakatan bersama bahwa kendaraan batu bara belum dapat melintas, Polres mengajukan beberapa kesepakatan seperti sumbu kendaraan dan jam malam pengoperasian mobil batu bara untuk melintas, yakni dari pukul 21.00?06.00.

Namun, setelah mendengar penyampaian dari Kepala Dinas PU Way Kanan, pengusaha angkutan batu bara harus mengantongi surat izin rekomendasi penggunaan jalan negara dari Balai Besar Pekerjaan Umum Regional V di Palembang, Sumatera Selatan.

Apabila surat izin ini telah dikantongi pengusaha angkutan batu bara, kendaraan batu bara dapat melintas dengan regulasi yang telah ditetapkan, seperti pengoperasian jam malam dan sumbu kendaraan maksimal 20 ton. "Sebelum izin itu dikantongi, satu pun kendaraan batu bara tidak boleh melintas di jalan lintas tengah Sumatera, Kabupaten Way Kanan," ujar Kapolres.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya menerangkan permasalahan batu bara sebenarnya sudah lama dan berlarut-larut. Dalam hal ini, Pemkab sebenarnya tidak mempunyai wewenang penuh terkait jalan negara ini. Namun, lantaran permasalahan ini terjadi di Way Kanan, menurut Adipati, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk pencarian solusi terhadap masalah ini.

Patuhi Aturan

Saat ini sudah jelas dan sudah terlihat solusinya. Sebelum pengusaha angkutan batu bara menjalankan kendaraan mereka, para pengusaha harus mengantongi izin rekomendasi penggunaan jalan negara. Sebab itu, Bupati mengimbau para pengusaha batu bara untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku agar tidak terjadi lagi satu permasalahan pun.

"Setelah izin rekomendasi penggunaan jalan negara tersebut dikeluarkan, para pengusaha angkutan batu bara dapat melintas, dengan catatan sebagaimana disampaikan Kapolres Way Kanan terkait sumbu, pengoperasian jam malam, dan sebagainya," kata Raden Adipati.

Hadir dalam rakor tersebut yakni Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya, Ketua DPRD Nikman Karim, Dandim 0427/Way Kanan Letkol Inf Uci Cambayong, Penjabat Sekretaris Kabupaten Saipul, Kepala Dinas PU Ali Rahman, Kepala Dinas Perhubungan Odany, perwakilan pengusaha angkutan batu bara, dan perwakilan masyarakat.

Penulis : CANDRA PUTRA WIJAYA

Read More

Lampung Miliki Keunggulan Jadi Ibu Kota

Rektor UBL, Yusuf Barusman saat menjadi narasumber dalam FGD terkait Lampung alternatif sebagai ibukota RI di hotel Emersia, Selasa. (Foto: Lampost/Effran)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Yayasan Alfian Husin menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) terkait Lampung sebagai alternatif ibukota Indonesia. Dalam kajian ilmiah itu, dihasilkan jika bumi ruwa Jurai memiliki potensi dan keunggulan dijadikan ibukota terkait dengan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta.

Rektor Universitas Bandar Lampung, Yusuf Barusman, menjelaskan pemindahan ibukota telah banyak dilakukan diberbagai negara, seperti Brazil yang salah satu faktornya adalah ketimpangan ekonomi dan pembangunan. Di Indonesia, pemisahan tersebut harus memperhatikan berbagai faktor.

"Faktornya seperti dari segi geografis, Lampung tidak masuk untuk itu, karena wilayahnya tidak di tengah indonesia. Namun, kalau centrum, itu sudah tidak lagi bisa digunakan. Lalu terkait Jawa dan non-Jawa, populasi Lampung juga tidak masuk karena jawa memiliki populasi terbesar," urainya sebagai pembicara FGD itu.

Menurutnya, dalam pemindahan ibukota patut pula mengakomodir tiga aspek, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sehingga, untuk memindahkannya, harus terdapat pengosongan lahan untuk dihibahkan kepada pemerintah pusat. "Jadi provinsi tidak memiliki kewenangan lagi untuk daerah itu," ujarnya.

Ketua Yayasan Alfian Husin, Andi Desfiandi, mengatakan diskusi itu merupakan langkah awal untuk mewujudkan Lampung sebagai alternatif pusat pemerintahan. Forum tersebut bukan untuk melihat sifat subjektif, melaunkan objektif. Sebab, dari beberapa alternatif kota yang diwacanakan, Lampung menjadi yang paling visible.

"Ini berdasarkan dari kajian ilmiah. Ditambah dengan forum ini langkah ke depan akan menjadi cepat dan mudah. Ke depan akan digelar kembali forum serupa ditingkat nasional dan forum kecil di kampus dengan gelaran seminar. Lalu mensosialisasikan hasil kesimpulan forum ini hingga uji publik kepada masyarakat," urainya.

Menarik kesimpulan diskusi, lanjutnya, dari segi sosial, budaya, ekonomi, infrastruktur, energi, transportasi, pertahanan, dan keamanan, Lampung memiliki keunggulan di seluruh bidang tersebut.

"Seperti dari segi energi, Lampung memiliki panas bumi terbesar nomor 3 di Indonesia. Panas bumi itu pun baru 10 persen yang dieksploitasi, yaitu di Ulubelu, Tanggamus. Maka itu dengan diskusi ini akan mendapatkan hasil kajian ilmiah, sehingga bisa di pertanggungjawabkan secara keilmuan," ungkapnya.

Di samping itu, Dosen Fisip Unila, Safarudin Rahman mengungkapkan forum diskusi itu sebagai kepentingan Lampung dalam memecahkan problem nasional, yaitu untuk membenahi Jakarta, atau memindahkan ibukota, atau hanya memindahkan pusat pemerintah.

"Dari hasil diskusi tadi, yang paling dominan adalah memindahkan ibukota. Untuk itu pemerintah pusat harus memiliki langkah dengan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), sehingga kehendak untuk memperbaiki ibukota bisa dilakukan," kata dia.

Terkait Lampung, dengan potensi yang dimilikinya, provinsi tersebut pun berani unjuk diri dalam beauty contrast sebagai daerah yang paling visible untuk alternatif pemindahan ibukota.

sumber : www.lampost.co https://goo.gl/1PJS1A

Read More

Lampung Kembali Raih Juara Pertama Lomba Wana Lestari

Kelompok Sidodadi mengikuti pidato kenegaraan di Gedung MPR DPR, Rabu (16/8/2017). (Istimewa)

JAKARTA (Lampost.co) -- Kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sidodadi di Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batutegi meraih juara pertama Lomba Wana Lestari Kategori Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) 2017.

Kelompok HKm Sidodadi Lampung bersaing ketat dengan Kelompok HKm Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bangka Belitung di tingkat final sebelum akhirnya meraih Juara Pertama.

"Ini merupakan kado istimewa bagi Provinsi Lampung, khususnya kehutanan di peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72," tegas Syaiful Bachri, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Rabu (16/8/2017).

Lampung dua tahun berturut turut berhasil meraih penghargaan juara pertama di pengelolaan HKm 2016 dan 2017.

Kelompok Sidodadi beserta pemenang lainnya diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan dan mengikuti rangkaian acara peringatan HUT Republik Indonesia di Gedung MPR DPR hari ini dan besok di Istana Merdeka.

sumber : www.lampost.co berita lampung 

Read More

Hari Pramuka, Gubernur Lampung Raih Lencana Melati

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault menyerahkan penghargaan kepada Kamabida Kwarda Pramuka Provinsi Lampung, Senin (14/8/2017). (Foto : Humas Pemprov Lampung)

JAKARTA (Lampost.co)--Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan Lencana Melati atas dedikasi dan pengabdian terhadap pramuka di Provinsi Lampung. Penghargaan tersebut diberikan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Adhyaksa Dault, saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-56 Gerakan Pramuka dan pembukaan Raimuna Nasional XI Gerakan Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur,  Jakarta Timur, Senin (14/8/2017).

Penghargaan Lencana Melati ini diberikan kepada tokoh yang memberikan jasa dan pengabdian yang sangat besar. Penerima dinilai sangat bermanfaat bagi perkembangan Gerakan Pramuka dan gerakan kepramukaan di dunia.

Presiden Joko Widodo yang berkesempatan menjadi pembina upacara dalam acara tersebut mengatakan gerakan pramuka harus selalu produktif dalam berkarya dengan terus melakukan kegiatan yang inovatif dan kreatif. "Selalu terdepan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pramuka harus selalu menjadi garda terdepan bagi negeri yang kita cintai ini," kata Presiden Joko Widodo. 

Presiden juga berpesan agar gerakan pramuka dapat menciptakan cara-cara kreatif sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian, lahir generasi yang hebat, kreatif, dan petarung. 

Jokowi meminta pramuka terus berkarya. "Seorang pramuka harus terampil menggunakan teknologi secara positif," kata Presiden. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Lampung M Ridho Ficardo  mengunjungi stan kontingen Provinsi Lampung. Kepada peserta Raimuna, Ridho Ficardo mengatakan agar menjaga sikap, fisik, dan saling bekerja sama. 

"Kontingen harus menjadi bagian dari solusi bagi Sangga Kerja yang menjadi fasilitator kegiatan. Jadilah kontingen yang membanggakan di Raimuna XI karena kalian adalah cerminan perwakilan generasi muda di Provinsi Lampung," kata Gubernur Ridho yang juga Ketua Majelis Pembimbing Daerah (Kamabida) Kwarda Pramuka Provinsi Lampung itu. 

Gubernur Ridho mengaku terharu atas penghargaan yang diterima. "Saya ada di situasi saat adik-adik Penegak dan Pandega menjadi peserta hari ini. Getaran dinamika acara Raimuna begitu terasa di dada saya. Kegiatan ini banyak membawa manfaat dalam melatih jiwa kepemimpinan, sehingga akhirnya ilmu yang didapat mengantarkan saya menjadi seorang gubernur," kata Ridho. 

sumber www.lampost.co 

https://goo.gl/qUzXox

Read More

Ronaldo Diganjar Sanksi Lima Pertandingan

Cristiano Ronaldo (Foto: AFP)

BARCELONA (Lampost.co)--Cristiano Ronaldo akhirnya mendapatkan sanksi larangan lima pertandingan membela Real Madrid. Keputusan itu diambil federasi sepak bola Spanyol.

Sesuai dengan pasal 96, akan ada sanksi kepada pemain yang mendorong atau menyentuh wasit. Hukuman bervariasi mulai empat laga hingga 12 larangan bertanding.

Namun akhirnya federasi sepak bola Spanyol hanya memberi sanksi larangan lima pertandingan untuk Ronaldo. Rinciannya, sanksi satu laga dijatuhkan menyusul kartu merah yang diterimanya pada laga tersebut.

Sementara sanksi empat pertandingan lain, dikarenakan aksi dorong CR7 terhadap wasit Ricardo de Burgos Bengoetxa, lantaran reaksinya yang tak terima diganjar kartu merah (kartu kuning kedua).

Dengan demikian Ronaldo akan absen ketika Madrid menghadapi Barca pada leg kedua yang berlangsung di Santiago Bernabeu, Rabu 16 Agustus mendatang. Selain itu, mantan pemain Manchester United itu juga harus absen pada empat laga awal Madrid di La Liga musim 2017--2018, yaitu menghadapi Deportivo La Coruna, Valencia, Levante, dan Real Sociedad.

sumber : www.lampost.co / https://goo.gl/MW7A2B

Read More