Diduga Serangan Jantung, Mantan Calon Wakil Wali Kota Meninggal Dalam Mobil

Jenazah Dian Kurnia Larrate, saat dievakuasi oleh tim Inafis Polresta Bandar Lampung, Senin (20/11/2017). (Foto:Lampost/Asrul SM)

BANDAR LAMPUNG -Dian Kurnia Larrate (61), ditemukan tak bernyawa di dalam mobil miliknya, Toyota Yaris warna hitam bernopol B 2823 IQ di Jalan Teuku Umar, Kecamatan Kedaton, dekat PTPN VII, Senin (20/11/2017) sekitar pukul 15.15 WIB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, pria yang tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Penengahan, Kecamatan Tanjungkarang Pusat itu, merupakan mantan calon wakil wali kota Bandar Lampung yang berpasangan Nurdiono pada Pemilihan wali kota 2009-2014 lalu.

Berdasarkan pemeriksaan dari petugas Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polresta Bandar Lampung yang berada di lokasi kejadian, diduga kuat PNS yang pernah berdinasi di Dinas Binarmarga Provinsi Lampung mengalami serangan jantung. Hal itu diperkuat dengan adanya obat-obatan dan rekam jejak medis yang berada di mobilnya. Hasil pemeriksaan Inafis juga tidak ditemukan adanya luka di tubuh korban oleh benda tajam dan benda tumpul.

Nampak anak Korban bernama Prima Sila datang ke lokasi kejadian untuk melihat kondisi ayahnya, namun enggan diwawancara karena masih kaget dengan kepergian ayaknya. Usai jenazah dibawah ke RS Abdul Moeloek sekitar pukul 16.30 WIB, mobil korban juga dibawa oleh anaknya.

Saksi mata di lapangan, Hernita, pegawai Honda Nusantara Surya Sakti (NSS) mengatakan mobil yang dikemudikan oleh Dian Kurnia, terpakir di sebrang kantornya sejak pukul 11.00 WIB. Memang para pegawai NSS agak mencurigai kendaraan yang terpakir sejak pagi namun tidak ada sama sekali pergerakan. Usai jam kerja selesai, barulah Hernita dan kawan-kawannya menyambangi mobil tersebut, dan melihat korban dalam kondisi tergeletak di kursi depan tak bergerak.
"Jadi dari jam 11 sudah kelihat disitu, tapi kita enggak tahu kalau meninggal, pas sudah sore baru kami cek, dan enggak bergerak, kami telepon polisi," katanya di lokasi kejadian.

Terpisah Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Komisaris Harto Agung Cahyo membenarkan kematian korban sementara  diduga akibat serangan jantung.
"Ia benar tim inafis udah kesana, enggak ada beka luka dibadannya, udah dibawa juga ke RS Abdul Moeloek," kata Harto.

Sumber : https://goo.gl/AAJUy3

Read More

KPK Sorot Aset PT KAI Lampung

(lintaskebumen.wordpress.com)

BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti aset milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) Lampung. Salah satunya dengan melakukan supervisi memastikan aset PT KAI mempunyai kekuatan hukum dan tidak disalahgunakan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan tugas institusi yang dipimpinnya tidak hanya mengungkap kasus korupsi, tetapi terdapat empat tugas lainnya, seperti koordinasi, supervisi, monitoring, dan bersaing. Kerja sama dengan PT KAI merupakan tugas supervisi guna menjaga aset negara.

"KPK masuk ke PT KAI sebagai supervisi dalam membangun peradaban. KPK akan menjaga PT KAI membangun kesejahteraan. Sebab, bangsa ini tidak bisa terbebas dari korupsi jika tidak sustainable. Untuk itu, kami patut menjaga PT KAI dan membangunnya dengan sustainable," kata Saut dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Status Batas dan Pengelolaan Aset PT KAI di Novotel, Senin (20/11/2017).

Menurut dia, pengembangan usaha kereta sangat diperlukan di era ini. Sebab, saat ini di Jakarta pun terdapat satu juta orang yang naik kereta setiap harinya. Untuk itu, harus terdapat pelayanan dan sarana prasarana yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna menjaga eksistensi peradaban bangsa.

"Langkah awalnya harus memastikan aset PT KAI punya kekuatan hukum dan KPK masuk untuk membangun integritas," ujar dia.

Dalam diskusi itu, KPK bersama PT KAI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen menjaga, mengawasi, dan menginventarisasi seluruh aset perusahaan milik negara itu. Sebab, sejumlah permasalahan kerap dihadapi dalam melaksanakan komitmen tersebut.

Kepala PT KAI Divisi Regional IV Tanjungkarang Suryawan menjelaskan sejumlah poin yang dihadapi dalam persoalan itu adalah lahan dan rumah perusahaan ditempati warga tanpa ikatan kontrak. Selain itu ada juga aset lahan PT KAI diperjualbelikan oknum warga dan banyaknya lahan yang bersertifikat hak milik atas nama warga.

"Lalu penolakan warga saat sosialisasi dan pengukuran aset, keinginan masyarakat menguasai dan memiliki lahan, serta belum adanya kesamaan persepsi antara PT KAI dan stakeholder tentang grondkaart (peta tanah) sebagai dasar kepemilikan aset," kata Suryawan.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN M Noor Marzuki mengungkapkan pada 2017, pihaknya mendapat tugas mendaftarkan lima juta lahan dan delapan juta bidang lahan aset milik masyarakat, pemerintah, dan tempat peribadatan pada 2018. Targetnya akhir 2025 seluruh lahan se-Indonesia terinventarisasi sehingga tidak ada lagi masalah sengketa.

"Memang itu cuma selembar sertifikat, tetapi dampaknya luar biasa. Prinsipnya mengelola aset negara sama seperti mengelola aset pribadi. Kalau aset kita tidak mau diambil orang lain, harus dijaga," ujarnya.

Sumber : https://goo.gl/U5gpUi

Read More

Polda Lampung Amankan 13 WNA

Kapolda Lampung Irjen Pol Suroso Hadi Siswoyo, Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal, dan jajaran Forkopimda memusnahkan minuman keras palsu dalam ekspos di Mapolda Lampung, Bandar Lampung, Senin (6/11/2017). LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Polda Lampung melalui Direktorat Intelkam mengamankan 13 warga negara asing (WNA) karena tidak memiliki dokumen imigrasi yang sah. Dari 13 WNA tersebut, enam di antaranya merupakan warga asal Somalia yang berusaha mencari suaka ke Australia. Mereka diamankan di Pelabuhan Bakauheni pada 7 Maret 2017.

"Jadi ada enam warga Somalia. Mereka mau cari suaka ke Australia tanpa dokumen. Saat ini mereka sudah dilimpahkan ke pihak Imigrasi Kelas III Lampung Selatan," ujar Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suroso Hadi Siswoyo dalam acara pemusnahan ribuan botol minuman keras di Mapolda Lampung, Senin (6/11/2017).

Kapolda mengatakan lima WNA asal Tiongkok juga diamankan karena memiliki visa yang tidak sesuai dengan peruntukan yaitu visa kunjungan pada 12 Mei 2017. Kemudian pada 5 November 2017, Dirintelkam kembali mengamankan dua kru kapal tanker asal India yang digerebek di wilayah Gadingrejo, Pringsewu, bersama tiga WNI.

Kedua WNA tersebut diduga melakukan tindakan asusila terhadap WNI. "Ada lima WNA asal Tiongkok diamankan karena enggak ada visa. Lalu dari dua WNA asal India diamankan softgun dan alat isap sabu berupa bong sabu," kata dia.

Miras Dimusnahkan

Sebanyak 9.378 botol minuman keras (miras) oplosan dimusnahkan Polda Lampung, Senin (6/11/2017), di lapangan upacara Mapolda Lampung. Ribuan miras oplosan tersebut merupakan hasil sitaan Operasi Antik yang digelar Polda Lampung dari 19—31 Oktober 2017. Miras berbagai macam jenis dan merek yang berasal dari industri rumahan di Kecamatan Kedamaian, Bandar Lampung, tersebut dimusnahkan dengan digilas menggunakan alat berat.

Suroso mengatakan penyitaan dan pemusnahan miras tersebut sebagai langkah konkret untuk menekan peredaran miras dan mencegah tindakan kriminal di wilayah Lampung, karena sering terjadi perkara akibat mengonsumsi minuman beralkohol. "Ribuan miras tersebut disita dari tersangka Heri yang ditangkap lebih dulu. Rupanya masih dijalankan sama istrinya bernama Dian. Makanya kami ambil tindakan menyita ribuan miras tanpa cukai, alat pres cetak, dan cairan metanol juga diamankan," ujarnya.

Suroso mengatakan selama Operasi Antik digelar, jajaran Polda Lampung juga telah menyita narkoba diantaranya ganja sebanyak 93.042,57 gram dan 1 batang, sabu-sabu 498,55 gram, pil ekstasi 50 butir, dan uang sebanyak Rp8.795.000 dari 139 perkara dan 201 tersangka.

Sumber : https://goo.gl/Nc4os4

Read More

Bandar Lampung Kekurangan 1.112 Guru SD/SMP

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Bandar Lampung masih kekurangan 1.112 guru untuk jenjang SD dan SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung Daniel Marsudi menyebut kekurangan tersebut secara perinci yaitu pengajar pada SD sebanyak 837, terdiri dari guru kelas 581 orang, Pendidikan Jasmani (134), dan Pendidikan Agama Islam (122).

Kemudian pada jenjang SMP, kekurangan tenaga pendidik mencapai 275 orang, terdiri dari guru Pendidikan Agama Islam (40), guru Agama Kristen (3), Pendidikan dan Kewarganegaraan (12), Matematika (8), Pendidikan Jasmani (34), Seni Budaya (35), Teknologi Informasi dan Komunikasi (54), Bimbingan Konseling (54), dan Guru Muatan Lokal (35).

“Data kekurangan guru yang kami sampaikan ini merupakan hasil pendataan Disdikbud pada Juni tahun ini,” ujar dia, Senin (6/11/2017).

Ia mengatakan untuk mengatasi kekurangan pengajar, pihaknya memberikan wewenang kepada pihak sekolah untuk mengangkat tenaga honorer yang sesuai dengan bidang ilmu dan berpendidikan strata satu (S-1). “Mau tidak mau kami harus mengangkat guru honorer untuk memenuhi itu semua. namun, dalam mencari guru honorer harus mempunyai syarat, seperti pendidikannya S-1 yang sesuai dengan pelajaran yang akan diajarkan,” kata dia.

Sumber : https://goo.gl/mzpmFq

Read More

Sambut Hari Rempah Internasional, 800 Ha Tanaman Rempah Lampung Direhab

Rempah-rempah asal Indonesia. liputan6.com

BANDAR LAMPUNG - Setelah menjadi tuan rumah Hari Kopi Internasional pada 1 Oktober 2017, Provinsi Lampung kembali mendapat kepercayaan menjadi tuan rumah Hari Rempah Internasional 2018. Lampung ditunjuk oleh Dewan Rempah Nasional karena mempunyai rempah terbaik di dunia, yakni lada hitam (Lampung black papper).

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo memanfaatkan momentum tersebut untuk mengusulkan kepada pusat melalui Kementerian Pertanian untuk merehabilitasi 600 hektare (ha) tanaman lada hitam dan meremajakan 200 ha tanaman pala. "Di pasar rempah internasional, selain lada hitam, Lampung kini juga dikenal sebagai penghasil pala. Bahkan, di Jepang pala Lampung lebih disukai karena memiliki kandungan minyak asirinya paling tinggi," kata Gubernur Ridho, Selasa (24/10/2017).

Sejak berabad lalu, ucap dia, Lampung termasuk jalur rempah Nusantara dan pernah berjaya sebagai pusat rempah, terutama lada. Rehab dan peremajaan tersebut untuk mendukung rencana pemerintah mewujudkan kembali kejayaan rempah-rempah Indonesia di dunia internasional. "Alhamdulillah, mulai November ini kita akan rehab 800 ha tanaman lada dan pala," kata Gubernur Ridho.
Rehab tanaman lada tersebut tersebar di berbagai kecamatan di Lampung Utara, Way Kanan, dan Lampung Timur masing-masing 200 ha, sedangkan tanaman pala difokuskan di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, intensifikasi tanaman lada seluas 100 ha di Lampung Utara, 100 ha di Way Kanan, dan 150 ha di Lampung Timur.

Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Lampung Dessy Desmaniar Romas mengatakan rehabilitasi tanaman lada hitam merupakan yang terbesar. Luas tanaman lada di Lampung pada 2016 mencapai 46.054 ha dengan produksi 14.854 ton per tahun dan melibatkan 63.675 kepala keluarga petani. "Setiap petani mendapat rehabilitasi tanaman lada maksimal 2 hektare, namun rata-rata 1 ha," ujarnya.

Pengakuan dunia atas pala Lampung, lanjut Dessy, dibuktikan dengan makin tingginya permintaan. Pembibitan tanaman pala kini dapat dilakukan di Lampung Selatan, sehingga perluasan dan peremajaan cepat dilakukan. "Permintaan pala sangat tinggi, namun produksinya belum banyak. Pala yang diproduksi di Lampung lebih disukai untuk bahan kosmetik karena tinggi kandungan asirinya," kata dia.

Terkait Hari Rempah Internasional, tambah Dessy, Pemerintah Provinsi Lampung berencana terus meningkatkan luasan peremajaan dan rehabilitasi. Untuk lada, pada 2018 diusulkan rehabilitasi seluas 1.000 ha dan pala 200 ha. Sejumlah acara bakal digelar dalam menyambut momen tersebut, seperti kampanye minum susu lada gratis. "Kami akan sosialisasikan susu dicampur lada juga nikmat diminum," ujarnya.

Sumber : https://goo.gl/h5F2aL

Read More

Rumahnya Hendak Dieksekusi PT KAI, Jhony Rela Bugil

Barang-barang milik Jhony R Tanjung dikeluarkan dalam eksekusi rumah dan lahan yang ditempati Jhony di Jalan Mangga, Pasir Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Kamis (19/10/2017). (Foto: Lampost/Asrul Septian Malik)

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Rencana eksekusi rumah dan lahan yang ditempati oleh masyarakat bernama Jhony R Tanjung, di Jalan Mangga, Pasir Gintung, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, Kamis (19/10/2017) pagi, terus dilakukan. Terjadi argumentasi dari pihak PT KAI Divre IV Tanjungkarang, dengan kuasa hukum Jhony yang diadvokasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung.

Saling memberikan argumentasi disamapikan oleh Direktur Eksekutif LBH Bandar Lampung Alian Setiadi, dengan pihak PT KAI, namun tidak menemui titik terang. Usai mediasi, personel PT KAI berusaha masuk, namun dihadang oleh warga dan kerabat pemilik rumah. "Semua tanah ini BPN yang berwenang, misal sertifikat hak milik, hak guna negara dan lain-lain, seluruh lahan yang diklaim PT KAI, masih bersengketa, harus ada keputusan inkrah, baru bisa dilakukan eksekusi," ujar Alian di lokasi eksekusi, Kamis (19/10/2017).

Namun eksekusi tersebut tak terelakan, akhirnya pihak PT KAI bersama Polsuska mengangkut seluruh barang berharga milik Jhony. Tak ayal pula, teriakan histeris bahkan berujung cacian dilontarkan oleh keluarga Jhony kepada pihak PT KAI. Bahkan Jhony nekat melepas seluruh pakaiannya hingga bugil dan bergulingan di lantai. "Bunuh saja saya, bunuh saja saya, PT KAI enggak ada prikemanusiaan," sambil berguling-guling di lantai rumahnya saat petugas PT KAI dan Polsuska mengosongkan barang-barang di rumahnya.

Sebelum Jhony nekat bugil, awalnya ia sempat berteriak dan meminta tempo tiga hari untuk mengosongkan rumah tersebut dan meminta eksekusi dilakukan sesuai prosedur yakni berkekuatan hukum tetap terlebih dahulu, sesuai permintaan kuasa hukumnya Alian Setiadi selaku Direktur Eksekutif LBH Bandar Lampung. Namun permintaan itu tak dielakan. "Kasih saya tempo tiga hari," katanya. Sedangkan personel dari Satlantas dan Sabhara Polresta Bandar Lampung, hanya berjaga untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

Sumber : https://goo.gl/qcEjpC

Read More

Lagi, 19 Pucuk Senjata Api Rakitan Diserahkan ke Polisi

Kapolda Lampung Inspektur Jenderal Suroso Hadi Siswoyo, saat menunjukan senpi bersama jajaran PJU Polda Lampung, Senin (16/10). (Asrul Septian Malik)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Upaya pencegahan tindak pidana curat, curas, dan curanmor (C3) dengan mengupayakan tindakan preventif terus digalakkan Polda Lampung. Kali ini berkat upaya persuasif, sebanyak 19 senjata api rakitan berhasil diamankan dari kabupaten dengan cara swadaya masyarakat menyerahkan sendiri secara sukarela.

Kapolda Lampung, Inspektur Jenderal Suroso Hadi Siswoyo mengatakan sebelumnya sebanyak 70 senjata api rakita diamankan dari Kabupaten Mesuji. Kini dengan upaya preventif, Polda Lampung telah menerima 89 senjata api rakitan yang diserahkan warga secara sukarela.

"Saya harap masyarakat bisa segera menyerahkan senjata api rakita, sebelum kepolisian ambil tindakan tegas," ujarnya kepada awak media di Mapolda Lampung, Senin (16/10/2017).

Selain itu dalam sepekan ini, Polda Lampung bersama jajaran Polresta/Polres berhasil mengamankan 31 tersangka yang terdiri dari dua pelaku curanmor, dua curas, satu curat, satu pembunuhan, dua kepemilikan senpi, dan 23 orang perkara perjudian.

Adapun barang bukti yang diamankan yakni enam unit seped motor, 23 puncuk senjata api, uang tunai sebesar Rp5.500.000, dan satu unit laptop.

"Kita terus gelar operasi C3 rutin, agar masyarakat bisa nyaman dan aman dalam berkegiatan sehai-hari," kata mantan Dirintelkam Polda Lampung itu.

Sumber : https://goo.gl/BGXKaK

Read More

Pilgub Bukan Ajang Pertarungan Modal

Staf Ahli Bidang Sosial dan Politik Kapolri Irjen Ike Edwin menjadi narasumber dalam membedah janji dan komitmen bakal calon gubernur Lampung di Wood Stair Caffe, Bandar Lampung, Kamis (12/10/2017). LAMPUNG POST/IKHSAN DWI NUR SATRIO

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Perhelatan Pilkada 2018 sedianya menjadi ajang pertarungan visi-misi dan komitmen serta kualitas dan profesionalitas para kandidat dalam membangun daerah, bukan pertarungan modal dan harga diri. Rakyat pasti berharap seluruh program yang ditawarkan para kandidat nantinya bukan sekadar janji-janji palsu.

Demikian benang merah dalam dialog mengawal pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung bertajuk Membedah janji dan komitmen bacagub Lampung yang diselenggarakan Kelompok Diskusi Sosmed di Kafe Wood Strairs, Kamis (12/10/2017).

Dialog itu diikuti bakal calon gubernur yang juga Wali Kota Bandar Lampung dua periode Herman HN, Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Lampung yang juga Wakil Bupati Tulangbawang Heri Wardoyo, mewakili bakal calon gubernur Arinal Djunaidi, dan Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Politik Irjen Pol Ike Edwin.

Pada kesempatan itu, Herman memaparkan sejumlah prestasinya dalam membangun Bandar Lampung selama periode kepemimpinannya. Selain itu, ia pun memastikan akan berlayar menggunakan perahu PDIP pada pilgub mendatang.

Tak mau kalah, Heri Wardoyo memaparkan delapan program unggulan yang ditawarkan oleh bakal calon gubernur Lampung dari Golkar, Arinal Djunaidi. Kesempatan itu juga dimanfaatkan untuk menjelaskan sepak terjang mantan Sekretaris Provinsi Lampung yang memiliki jargon tulus melayani masyarakat.

"Selama delapan bulan kami sosialisasi bertemu masyarakat. Kami tawarkan program-program untuk masyarakat. Peningkatan ekonomi, percepatan perbaikan infrastruktur, jaminan keamanan, penyediaan listrik di desa-desa, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, perlindungan anak dan pemberdayaan ibu rumah tangga, serta kemudahan layanan administrasi pemerintahan," ujarnya.

Generasi Sembako

Mantan Kapolda Lampung yang juga putra daerah, Ike Edwin, mengingatkan agar jangan sampai satu suara masyarakat untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan bisa dibayar dengan sembako seharga Rp500 ribu.
"Jangan sampai masyarakat kita, apalagi anak muda, menjadi generasi sembako dan hanya berharap hadiah. Karena nantinya landasan moralnya tidak kuat. Kita masyarakat bertanggung jawab menciptakan generasi pemimpin berikutnya untuk bangsa dan negara," ujar Ike Edwin.

Ia berharap para tokoh yang ingin menjadi calon gubernur Lampung memiliki modal jiwa dan raga untuk tulus memimpin. "Jiwa dan raga itu modal jadi gubernur Lampung. Jangan coba-coba atau belajar jadi gubernur. Gubernur enggak bisa seperti itu, bukan ladang coba-coba. Pilih yang punya pengalaman," katanya.

Tokoh masyarakat sekaligus jurnalis senior Lampung, Yusuf Yazid, mengatakan media harus kritis menuntut apa yang telah dijanjikan oleh para calon, karena janji tersebut sudah disebar ke seluruh masyarakat.

Sumber : https://goo.gl/veMo99

Read More

BBPJN Sebut Butuh 10 Hari untuk Menormalkan Kembali Jalinbar

Kondisi Jalinbar di Km 20, Pekon Mandirisejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, terputus akibat tergerus aliran Way Mahenai. Ases menuju Krui—Bandar Lampung dan sebaliknya lumpuh total, Kamis (12/10/2017). LAMPUNG POST/DETA CITRAWAN

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V Zamharir Basuni memprediksi jalur lintas barat akan berlansung normal sekitar 10 hari ke depan pascaputusnya jalan di Km 20, Pekon Mandiri, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat akibat diterjang air, Kamis (12/10/2017), sekitar pukul 05.00.

"Jadi untuk sementara dialihkan dulu, tidak bisa serta merta jadi,  sudah kita kirimkan dari Palembang jembatan bailey memenuhi badan jalan yang ambles. Kami prediksi jika enggak ada kendala, jembatan bailey-nya sudah bisa dilalui dalam 10 hari ke depan," ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (12/10/2017).

Menurut dia, untuk perbaikan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga Provinsi, maupun Kabupaten Pesisir Barat, terkait jenis perbaikan apa yang akan dilakukan, dan diharapkan nantinya bisa diprediksi jalur tersebut tidak akan putus kembali, walaupun rusaknya jalan nasional tersebut karena faktor alam.

"Nanti kita persiapkan pembangunannya secara keseluruhan, apakah mau dibuat jembatan saja, atau dibuat jalan kembali seperti semula, kita masih koordinasi dulu, yang jelas kebijakan jangka pendek dengan jembatan bailey ini kita utamakan dulu," katanya.

Sumber : https://goo.gl/QCnx5N

Read More

Nyabu di Kebun Singkong, Oknum Polisi Dituntut 15 Bulan Penjara

Ilustrasi. (MTVN)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Terbukti memakai sabu-sabu di kebun singkong, oknum polisi Brigadir Sunyoto dituntut satu tahun tiga bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Jaksa Penuntut Umum, Sabi'in menjerat oknum polisi berdinas di Polres Mesuji itu dijerat pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. "Agar terdakwa dijatuhi hukuman kurungan penjara selama satu tahun tiga bulan," kata jaksa, di Pengadilan, Kamis (12/10/2017).

Jaksa mengatakan, perkara ini terjadi pada April lalu. Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Tonga (DPO) di Desa Pematang Panggang, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dengan harga sebesar Rp100 ribu.

"Sabu-sabu tersebut digunakan oleh terdakwa di kebun singkong miliknya di SP3 Budi Aji, Simpang Pematang," kata jaksa.

Saat itu terdakwa ditangkap anggota Ditresnarkoba Polda Lampung. Polisi menemukan barang bukti berupa bong, serta empat plastik sisa pakai sabu dan sedotan.

Sumber : https://goo.gl/b74L1n

Read More

Sakit Hati, Heri Nekad Membobol Counter Mantan Bosnya

Kapolsek Telukbetung Utara Kompol Suharto sedang menjelaskan kepada awak media terkait pencurian counter dan menggasak beberapa barang berharga di mapolsek setempat, Rabu (11/10/2017). (Foto: Lampost/Deni Zulniyadi)

BANDAR LAMPUNG (lampost.co) -- Alasan sakit hati kepada mantan bos tempat bekerja, Heri (21), warga Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, nekad melakukan aksi kejahatan dengan membobol counter dan menggasak beberapa barang berharga. Akibat aksinya, Heri kini mendekam di sel tahanan Polsek Telukbetung Utara, Rabu (11/10/2017). Remaja 21 tahun ini digiring ke Mapolsek Telukbetung Utara setelah sempat diamankan warga dan pemilik counter yang sempat memergoki aksi pencurian yang dia lakukan. Dihadapan petugas, warga Jalan Yos Sudarso ini mengaku aksi yang dia lakukan lantaran sakit hati kepada mantan bosnya tersebut karena tidak membayarkan gaji selama satu bulan. "Saya sakit hati, upah ngecat enggak dibayar," kata Heri di Mapolsek Telukbetung Utara.


Heri mengaku masuk counter mengunakan kunci duplikat yang dia ambil saat masih bekerja. "Saya buka gembok pakai kunci duplikat," ujarnya. Dia berhasil mengambil satu botol parfum, dua cincin, satu unit ponsel, lima voucher isi ulang, satu voucher paket data, dan satu kartu perdana. Sepekan sebelumnya tersangka juga mengaku masuk ke counter mantan bosnya itu dengan cara yang sama dan berhasil mencuri tiga unit ponsel. "Hasilnya untuk beli makan dan rokok," kata tersangka.


Kapolsek Telukbetung Utara Kompol Suharto mengatakan tersangka dengan leluasa melakukan aksi pencurian dengan modus menggunakan kunci dupikat conter yang dia dapatkan saat masih bekerja. Malam itu, kata Kapolsek, korban atau pemilik counter dihubungi tetangganya yang juga memiliki counter bahwa ada orang di dalam counter. Saat itu korban langsung datang dan mengecek ke dalam counter. Korban kaget karena lampu di dalam counter menyala hingga lantai tiga. "Korban melihat ada orang yang meloncat ke atap rumah tetangga," kata Kapolsek.

Korban dan tetangganya kemudian berusaha menangkap tersangka. Karena terkepung, akhirnya tersangka berhasil ditangkap berikut barang buktinya. "Mendapat laporan, kami menuju TKP dan mengamankan tersangka," kata Suharto. Tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun kurungan penjara.

Sumber : https://goo.gl/16v23F

Read More

Pekan ini Penentuan Waktu Pemutihan

Pajak kendaraan bermotor. 1.bp.blogspot.com

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung siap melaksanakan program peringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) roda dua dan roda empat (pemutihan) pada Oktober 2017. Sebab, seluruh persiapan telah mencapai 95%.

Namun, waktu pelaksanaan masih belum ditentukan. Direncanakan pekan ini, instansi terkait, seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah (Dirlantas Polda), dan PT Jasa Raharja, akan menentukan peluncuran kegiatan tersebut.

Kepala Bapenda Lampung Pitterdono, melalui sekretarisnya, A Rozali, menjelaskan seluruh komponen yang dibutuhkan untuk program pemutihan telah terpenuhi. Pasalnya, seluruh kendala yang ditemui telah diselesaikan dan kini persiapam pun telah mencapai 95%.

"Semuanya sudah siap, tidak ada kendala lagi. Persiapan sudah lebih 95%. Kendala-kendala yang lalu itu sudah selesai semua, seperti bahan material sudah siap juga, tinggal penentuan tanggal saja, istilahnya tinggal cari tanggal baiknya," kata Rozali, Minggu (8/10/2017).

Dengan demikian, Rozali memastikan pemutihan segera digelar pada bulan ini hingga Desember mendatang. Namun, pihaknya masih perlu mengoordinasikan kembali kepada seluruh instansi terkait guna menentukan waktu pembukaan pelaksanaan pemutihan itu.

"Minggu ini akan ditetapkan tanggal pastinya, nanti kami koordinasikan lagi ke seluruh instansi terkait dan yang pasti bulan ini sudah pasti digelarnya, tidak akan mundur lagi, antara pekan ini atau pekan depan sudah dapat digelar dan dibuka Gubernur M Ridho Ficardo," ujarnya.

Sumber : https://goo.gl/FtSdwV

Read More

Program Sejuta Rumah Terkendala Lahan

Program Sejuta Rumah untuk Rakyat. www.vebma.com

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Program Sejuta Rumah dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-Pera) tidak dapat dirasakan masyarakat Bandar Lampung. Penyebabnya, selain harga tanah yang mahal, tata ruang Bandar Lampung juga terbatas.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Bandar Lampung Effendi Yunus membenarkan Pemerintah Kota (Pemkot) tidak mendapatkan jatah pembangunan baik rumah subsidi maupun rumah susun tersebut.

“Iya, enggak ada jatah karena terganjal tata ruang penyediaan rumah. Tapi, rumah subsidi dari pengembang perumahan sudah ada di Bandar Lampung,” kata Effendi dihubungi Minggu (8/10/2017).

Harga nilai tanah yang tinggi membuat pengembang perumahan kesulitan untuk mendapat keuntungan. Selain itu, keterbatasan lahan untuk rumah tipe 36 dengan harga Rp105 sampai Rp120 juta per unit rumah.

“Kalau dari rumah subsidi, enggak ketemu nilainya. Pengembang kesulitan cari untung. Nilai jual terlalu tinggi, sementara minat masyarakat juga kecil. Tapi, kan sekarang mulai ada pengembang yang mengadakan rumah subsidi meskipun tidak banyak,” ujarnya.

Program Sejuta Rumah melalui rumah subsidi pada perumahan dibangun swasta ini tercatat hanya sedikit. Effendi mengakui baru terdapat tiga pengembang yang mendapatkan bantuan dari Kementerian PU-Pera, yakni perumahan di belakang SPN Kemiling, Sukadanaham, dan Jalan Tirtayasa.

Syarat pembangunan rumah subsidi minimal seratus unit. “Kalau perumahan membangun di atas seratus unit rumah subsidi, ada bantuan fasus dan fasum seperti jalan masuk, masjid, taman, dan sekolah bantuan dari Kementerian PU-Pera. Kebanyakan perumahan tidak sampai 100 unit membangunnya (rumah subsidi) ya terkendala keuntungan itu tadi,” ujarnya.

Sumber : https://goo.gl/FBX7DF

Read More

VIDEO: Begini Cara Ampuh Amankan Motor Anda, Tips dari Pencuri Motor

Fadli Irwansyah alias Porong (41), pelaku pencurian sepeda motor. (Deni Zulniyadi)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Fadli Irwansyah alias Porong (41), pelaku pencurian sepeda motor mengaku kapok berurusan dengan pihak kepolisian dan menyatakan bertobat dan tidak akan mengulang perbuatannya.

Dia pun membeberkan tips agar para pelaku pencurian sepeda motor tidak mudah merusak kunci kontak sepeda motor.

Sebelum menjelaskan tipsnya, Fadli meminta maaf kepada warga Bandar Lampung dan menegaskan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya, Fadli menerangkan, bagi warga yang hendak memarkirkan kendaraannya, selain menggunakan kunci pengaman lain, hendaknya mengunci stang sepeda motor dibelokkan ke kanan.

Selama ini kebanyakan masyarakat membelokkan stang motor ke kiri kemudian mengunci stang. Hal itu cukup mudah untuk dirusak. Namun jika dibelokkan ke kanan kemudian di kunci stang akan menyulitkan pelaku kejahatan menjebol kontak.

"Kalau dibelokkan ke kanan, ngerusak kunci stang nya susah, kebanyakan tidak bisa, karena ada yang ngeganjel. Gitu caranya," ujar Fadli.


Sumber : https://goo.gl/fU3oWF

Read More

ASN Sering Bolos Terancam Dipecat

Ilustrasi bolos kerja. Dok. Lampost.co

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung harus berhati-hati jika tidak ingin dipecat secara tidak terhormat, khususnya ASN yang kerap membandel dan membolos.

Inspektur Kota Bandar Lampung Muhammad Umar mengatakan cukup mudah bagi instansi yang dipimpinnya untuk mendapatkan catatan absensi ASN dengan berkoordinasi bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat. "Sudah ada beberapa catatan masuk ke kami catatan untuk ASN yang cukup tinggi bolosnya. Termasuk yang menyentuh angka maksimal 46 hari akumulasi bolos kerja," kata Umar di lingkungan Pemkot, Selasa (3/10/2017).

Menurutnya, laporan yang masuk akan melalui proses terlebih dulu, dengan melihat alasan ASN tersebut tidak hadir ke kantor. Termasuk meminta keterangan kepada kepala satuan kerjanya, sebagai pihak yang paling tahu. "Sedang kami dalami. Yang jelas, warning untuk semua ASN jika membolos akumulasi 46 hari kerja itu bisa diberhentikan dengan tidak hormat," kata dia.

Pada sisi lain, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN kembali menegaskan untuk tidak mencairkan dana insentif kepada ketua RT dan kepala lingkungan yang kurang aktif. Dia meminta ketua RT maupun kepala lingkungan yang tidak aktif untuk mengundurkan diri. "Kepada RT dan kepala lingkungan yang enggak aktif, ya enggak usah jadi RT atau kepala lingkungan. Kan fungsinya sebagai pelayan rakyat," kata Herman kemarin.

Untuk penilaian kinerja ketua RT dan kepala lingkungan, kata Herman, diserahkan langsung kepada aparat kelurahan dan kecamatan. "Nanti tergantung usulan Camat atau Lurah, mana RT yang enggak efektif," kata dia.

Sumber : https://goo.gl/BnR6aT

Read More

Korban Dugaan Salah Tangkap Minta Polisi Diperiksa

Tiga warga yang menjadi korban salah tangkap tin satnarkoba Polda Lampung saat mendatangi kantor Lampung Post, Kamis (28/9/2017). (Foto:Lampost/Hendrivan)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Tiga warga yang diduga korban salah tangkap tim Reserse Narkoba Polda Lampung meminta keadilan. Mereka meminta polisi yang menangkap mereka untuk diperiksa.

Ketiga warga itu Enron Effendi (31), warga Pringsewu; Suwandi, Warga Sukarame, Bandar Lampung, dan Nopenlie, warga Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, mendatangi ke kantor Redaksi Lampung Post, Kamis (28/9/2017).

Menurut Enron, pada Sabtu (9/9), mereka dicegat oleh tiga mobil di flyover Gajahmada, Bandar Lampung. Tiba-tiba, mereka mengeluarkan senjata dan meminta yang ada di dalam mobil untuk keluar.
"Kami mengira mereka itu perampok. Kaca mobil kami digedor dan penyok. Menurut mereka, kami itu bandar narkoba," kata Enron.

Polisi itu lalu membawa mereka ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung. "Setelah mobil diperiksa ternyata tidak ada narkoba. Karena kami memang bukan pemakai apalagi bandar. Urine kami juga dites. Tapi semuanya negatif," ujar Enfon diamini dua rekannya.

Menurutnya, polisi yang memimpin penangkapan itu adalah AKP Muslik atas perintah Kasubdit III AKBP Ahmad Zulfikar. Dia berharap, polisi yang menangkap mereka diusut tuntas, sebab tidak bekerja secara profesional. "Kami minta Kapolda menindak tegas mereka. Tindakan ngawur itu sudah merugikan kami sebagai warga negara," tegasnya.

Karena merasa dirugikan, mereka juga sudah berkoordinasi dengan Paminal Mabes Polri untuk mengadukan kasus itu. "Kami berharap tidak ada lagi kasus seperti ini. Kasihan masyarakat biasa. Mereka telah mencoreng institusi Polri yang seharusnya bekera profesional dan humanis," kata dia.

Sementara Direktur Reserse Narkoba Polda Lampung, Kombes Abrar Tuntalanai, menerima informasi tersebut, dan akan segera mengkroscek informasi, baik kronologis kejadian dan dugaan tindakan yang dilakukan oleh petugas.
"Saya terima dulu, nanti saya coba kroscek, saya coba tanyakan ke petugas yang bersangkutan," ujarnya kepada Lampost.co, Kamis (28/9/2017).
Menurutnya, ia belum mendapat informasi yang terjadi pada tanggal (9/9), karena saat itu ia sedang Ibadah Haji dan pulang ke Lampung pada tanggal (14/9).
"Karena waktu itu saya di Mekah, jadi belum ada laporan kronologisnya, nanti kita kroscek mereka (pelapor red) merasa enggK terkma seperti apa, sehingg bisa dijelaskan nanti apakah kejadian atau prosedur petugas menyalahi koridor, nanti kalau memang diduga menyimpang silahkan lapor ke propam atau bidang terkair silahkan, tapi saya utamakan kroscek terlebih dahulu," katanya.

Sementara Kasubdit III Ditresnarkob Ahmad Zulfikar belum bisa dihubungi, ponselnya dalam keadaan tidak aktif.

Sumber : https://goo.gl/8J1S7y

Read More

Gubernur Lampung Dorong Peternak Ikut Asuransi Ternak

Asuransi ternak sapi. www.sapibagus.com

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mendorong peternak sapi mengikuti program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Hingga Agustus 2017, AUTS menjamin 3.806 ekor sapi dari kematian dan kehilangan di seluruh Lampung.

"Sebagai salah satu lumbung ternak nasional, Pemprov Lampung ingin ada jaminan keberlanjutan usaha ternak dari risiko mati dan hilang. Oleh karena itu, saya mendorong agar peternak ikut program ini untuk memberikan rasa aman bagi peternak jika sapi mati, hilang, dan kecelakaan," kata Gubernur Ridho dalam rilis yang diterima Lampost.co, Selasa (26/9/2017).

Menurut data Dinas Peternakan dan Perkebunan Lampung, populasi ternak sapi pada 2017 mencapai 685.802 ekor dan diprediksi pada 2018 naik menjadi 702.947 ekor. Jumlah itu menempatkan Lampung sebagai penghasil ternak sapi urutan keenam nasional atau terbesar di luar Pulau Jawa.
"Kita terus berupaya meningkatkan populasi ternak sebagai upaya mendukung swasembada daging sapi yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk mengurangi impor sapi. Namun, harus diikuti perlindungan agar peternak terhindar dari risiko kerugian. Jika merugi, tentu peternak sulit melanjutkan usahanya," kata Gubernur.

Besarnya jumlah ternak itu, kata Gubernur, memerlukan perlindungan agar peternak tetap bisa melanjutkan usahanya jika terjadi musibah kematian, kecelakaan, dan kehilangan. Tahun ini, Pemprov Lampung menargetkan 5.000 sapi dapat perlindungan. Jika target itu tercapai, pada 2018 ditargetkan 5.000 sapi diasuransikan.

Pada tahun pertama, peternak masih mendapat subsidi premi 80% sehingga dari total premi Rp200 ribu per ekor, peternak cukup membayar Rp40 ribu. Jika ternak sapi mati atau hilang, PT Asuransi Jasindo mengganti kerugian peternak bisa mencapai Rp10 juta.

"Ada empat risiko yang ditanggung yakni mati karena penyakit, mati karena beranak, mati kecelakaan, dan kecurian. Dasar penghitungan kerugian berdasarkan harga pasaran sapi yang berlaku di Lampung. Jadi, tidak sama nilai kerugiannya dengan provinsi lain," kata Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Dessy Desmaniar Romas.

Program ini, lanjut dia, diikuti peternak di 15 kabupaten dan kota. Sembilan kabupaten/kota bahkan melampaui target 100%. Kesembilan kabupaten/kota yang melampau target itu yakni Mesuji mencapai 186, Pringsewu (231), Way Kanan (354), Lampung Selatan (1.023), Tulangbawang (283), Lampung Barat (258), Metro (54), Pesisir Barat (121), dan Bandar Lampung (64).

Kabupaten yang belum mencapai target yakni Lampung Utara sebanyak 138 ekor, Lampung Timur (519), Pesawaran (185), Tanggamus (159), dan Lampung Tengah 231 ekor dari target 1.268. Dengan demikian, dari target 5.000 ekor realisasinya 3.806 atau 76,12%.

"Sapi yang diasuransikan ini jantan dan betina berusia enam hingga delapan bulan untuk sapi potong, sedangkan sapi perah berusia satu hingga delapan tahun. Saat diasuransikan, sapi dalam kondisi sehat," kata Dessy Romas.

Sumber : https://goo.gl/de9jrn

Read More

Petugas Gerebek Salah Satu Rumah Mustafa

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Petugas dari Satuan Brimbob Polda Lampung bersama Tim Gegana dan Unit Reskrim Polresta Bandar Lampung kembali mendatangi salah satu rumah Mustafa Zailani pascaledakan yang terjadi di Jalan Bung Tomo, Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjungkarang Barat.

Rumah Mustafa yang berada di Jalan Ikan Sepat, Kelurahan Pesawahan, Kecamatan Telukbetung Selatan dekat restoran Kakap Jumbo didatangi petugas.

Pemantauan Lampost.co, petugas memasuki gang di lokasi rumah Mustafa tersebut. Belum diketahui benda maupun orang yang diamankan petugas.

Vero (28), warga sekitar yang juga rumahnya masih satu gang dengan rumah Mustafa mengatakan awalnya dirinya hendak memarkir kendaraan di Restoran Kakap Jumbo, namun ia kaget ketika melihat segerombolan petugas berpakain preman mencari Mustafa.

"Jadi saya kira nyari bandar narkoba," ujar tukang parkir itu kepada awak media.
Selang waktu kemudian Tim Gegan pun turun ke lapangan, disertai anggota Brimob dan lain-lain. "Tim Gegana masuk rumah Mustafa untuk menggeledah, saya enggak tahu apa yang dibawa, saya dengerya sih gerebekan terorist, tapi enggak tahu juga," katanya.

Vero menerangkan sehar-hari Mustafa kebanyakan dihabiskan di rumah ibadah. Ia juga belum mengetahui apakah memang Mustafa terlibat pada tindak pidana atau jaringan tertentu.
"Kadang jadi imam di masjid, pokoknya dia pengurus, dia sekitar lima tahun lebih jadi warga situ," ungkapnya.

Sementara itu, Wakapolda Lampung Komisaris Besar Agnesta Romano mengatakan petugas telah mengamankan empat orang yang dinyatakan sebagai saksi, yakn Mustafa Zailani, dan tiga orang lainnya yang berinisial A diduga sebagai anaknya, dua kedua istrinya berinisial berinisal A dan Y.
"Jadi sementara kita amankan empat orang, si MZ, satu anaknya dan dua istrinya," ujarnya kepada awak media di Mapolresta Bandar Lampung, Minggu (24/9/2017).

Agnesta juga belum bisa memastikan apakah ledakan tersebut ada kaitannya dengan bahan peledak dan jaringan teroris. Informasi yang dihimpun Lampost.co, petugas telah mengamankan barang bukti seperti sulfur, urea, potasium dan bahan-bahan kimia lainnya, namun Wakapolda membantah hal tersebut.

"Saya belum bisa sebutkan secara rinci, apakah itu peledak atau bukan, kita masih dalami apa yang menyebabkan ledakan, dan bahan-bahan yang diamankan petugas," katanya.

Sumber : https://goo.gl/b9A8xD

Read More

Tingkatkan Keamanan Pangan, Pemprov Lampung Wajibkan Registrasi Beras

BANDAR LAMPUNG  (Lampost.co) -- Mulai 1 September 2017, Pemerintah Provinsi Lampung mewajibkan produsen beras dalam kemasan meregistrasi produk. Registrasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) itu merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian No. 31/Permentan/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras. Kemudian, merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-Dag/Per/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertingi (HET) Beras.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan kewajiban itu merupakan upaya meningkatkan keamanan pangan segar untuk memberi rasa aman bagi konsumen, baik dari sisi produk maupun harga. "Nantinya, semua beras yang beredar dalam kemasan harus memenuhi syarat itu. Ada label pangan dan HET," kata Ridho, Sabtu (23/9/2017).

Sebagai sentra pangan nasional, kata Gubernur, Lampung harus jadi pelopor keamanan pangan, terutama beras yang produksinya mencapai 4,4 juta ton pada 2017. "Sertifikasi ini akan meningkatkan daya saing produk asal Lampung. Jika semua beras dalam kemasan teregistrasi, tentunya akan mudah bersaing di pasar retail modern," ujar Gubernur.

Menurut data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, sejak ketentuan itu berlaku, ada empat produsen yang mengantongi registrasi PSAT. Jumlah itu masih tergolong kecil, karena jumlah penggilingan padi besar di Lampung tercatat 72 dan 476 penggilingan padi menengah. Gubernur meminta para pengusaha beras dalam kemasan segera meregistrasi produknya agar bebas dipasarkan baik di retail modern dan tradisional.

Gubernur mengingatkan keamanan pangan merupakan salah satu kesepakatan pemerintah dalam memberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Semua produk asal Indonesia yang akan masuk ke pasar ASEAN wajib memenuhi standar bebas bahan berbahaya seperti formalin, boraks, residu pestisida, logam berat, dan hormon di atas batas ketetapan. "Sebagai sentra beras nasional, saya berharap registrasi ini dipatuhi," ujar Gubernur.

Sertifikasi dan registrasi pangan segar di Provinsi Lampung, menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kusnardi, masih bersifat sukarela. Itu sebabnya, jumlah yang teregistrasi masih jauh dari potensi. "Umumnya, pangan segar yang diregistrasi itu karena masuk pasar modern," kata Kusnardi.
Hingga 2017, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung melalui Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) menerbitkan sertifikasi pangan Prima 3 untuk 14 komoditas pangan yakni pisang untuk 20 pelaku usaha. Kemudian manggis (52 pelaku usaha), nanas (19), buah naga (17), salak (32), jeruk (64), pepaya california (3), kencur (30), cabai (5), sayuran (10), jambu kristal (1), melon (7), dan pala (1).

Sertifikat Prima 3, menurut Kusnardi, diberikan kepada petani dan kelompok tani yang memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan aspek keamanan pangan. "Biasanya pangan segar yang meraih Prima 3 ini ada label di produknya," kata dia.

Produk pangan Prima 3 banyak masuk retail modern baik di Lampung maupun luar Lampung. Menurut Kusnardi, retail modern memang mewajibkan produk pangan segar bersertifikat Prima 3. "Banyak keuntungan yang didapat petani jika produknya bersertifikat Prima 3. Selain jaminan keamanan pangan, juga harganya lebih tinggi," ujarnya.

Sumber : https://goo.gl/x9sWtt

Read More

Ledakan dari Rumah Warga di Dekat Polsek Tanjungkarang Barat, Belum Jelas Asalnya

Kondisi lokasi rumah yang meledak, petugas dari jajaran Polda Lampung, maupun Polresta Bandar Lampung berjaga di lokasi kejadian, Minggu (24/9/2017). (Foto:Lampost/Asrul)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Suara ledakan terdengar dari rumah Aulia Suryani (43), warga di Jalan Bung Tomo, Kelurahan GedungaAir, Kecamatan Tanjung Karang Barat, persis berjarak 10 meter dari Polsek Tanjungkarang Barat, Minggu (24/9/2017).

Pemantauan Lampost.co, puluhan personel Polresta juga Polda Lampung berada di lokasi kejadian yang kini telah dipasang garis polisi, terlihat satuan Brimob Polda Lampung, lengkap dengam kendaraan barakuda, serta tim gegana berada di lokasi kejadian.

Masyarakat sekitar maupun awak media, belum bisa mendapatkan informasi, dan petugas masih memeriksa lokasi kejadian. Belum diketahui apakah ledakan tersebut akibat tabung gas, atau bahan peledak.

Saksi mata, Eka (45) warga sekitar mengatakan kejadian berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB.  Ia kaget saat mendengar ledakan tersebut, ketika sedang bersama bayinya. Usai mendengar sura ledakan ia keluar dan mencaritakan sember ledakan, tidak tampak adanya adanya api yang keluar dari rumah para warga. Warga sekitar langsung berusaha mendobrak rumah tersebut.

"Udahnya terlihat ada asap keluar dari dalam rumah umi Aulia, "Ucapnya.
Sementata  didalam rumah hanya ada Umi Auli dan anaknya  Ahwan Siqhobatala (21). Aulia sendiri kini telah dibawa ke RSUDAM, untuk mendapat perawatan, dan dirinya belum bisa dimintai keterangan.

Sumber : https://goo.gl/x3tZKj

Read More